Mungkin, banyak yang melupakan jasa Pahlawan Nasional dari tanah Papua, Frans Kaisipo yang telahberjuang sejak masa-masa kemerdekaan RI. Tindakannya yang sangat teguh menyatakan bahwa Papua merupakan bagian dari Nusantara Indonesia, menjadikan dirinya “dipinggirkan” oleh pemerintah Belanda karena hingga setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Belanda masih bersikukuh menjadikan Papua sebagai wilayah koloninya.
Hingga pada suatu ketika di tahun 1946, Frans Kaisiepo dengan lantang mengatakan:
“Irian (Papua) itu merupakan bagian dari Indonesia.”Frans Kaisiepo lahir di Wardo, Biak, 10 Oktober 1921. Pada usia 24 tahun, ia mengikuti Kursus Bestuur( Pamong Praja) di Hollandia (Jayapura) yang salah satu pengajarnya adalah Soegoro Atmoprasodjo yang merupakan mantan guru Taman Siswa (yogyakarta).
Sejak pertemuannya dengan Soegoro Atmoprasodjo, jiwa kebangsaan Frans semakin bertumbuh dan kian berjuang keras untuk menyatukan Irian (Papua) kedalam NKRI. Ketika umurnya 25 tahun, Frans menggagas berdirinya Partai Indonesia Merdeka (PIM) di Biak. Selain itu, pada usianya yang ke-25 tersebut, Frans menjadi anggota delegasi Papua (Nederlands Nieuw Guinea) yang kala itu membahas tentang pembentukan Negara Indonesia Timur (NIT) dalam Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana pada saat itu Belanda memasukkan Papua dalam NIT.
Di hadapan konferensi, Frans Kaisiepo memperkenalkan nama “Irian” sebagai pengganti nama “Nederlands Nieuw Guinea”, yang secara historis dan politik merupakan bagian integral dari Nusantara Indonesia (Hindia-Belanda).
Jelaslah pernyataan Frans serta merta ditolak oleh Belanda dan sejak saat itu pula Frans dipinggirkan oleh Belanda. Selain itu, ia juga dijauhkan dari segala agenda pembicaraan mengenai Papua yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda.
Pada 1940-an, Frans Kaisiepo pernah menjadi Kepala Distrik d Warsa, Biak Utara dan menjelang dekade 1940an, ia sempat mengusulkan diri agar Irian (Papua) masuk ke dalam wilayah Karesidenan Sulawesi Utara. Beberapa waktu setelah pengusulan itu, ia dipenjara dan diasingkan oleh Belanda.
Kemudian tahun 1961, Frans mendirikan Partai Politik Irian yang bersikap lantang menuntut penyatuan segera Irian (Papua) ke dalam NKRI.
Adanya beberapa tuntutan dari berbagai pihak agar Irian (Papua) segera diserahkan kepada pemerintah Indonesia mengakibatkan perlunya konferensi yang membicarakan hal tersebut. Oleh sebab itu, tahun 1949, digelarkan Koferensi Meja Bundar (KMB). Pada saat itu, Belanda meminta Frans Kaisiepo masuk sebagai anggota delegasi Belanda atau negara bagian BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). Jelas hal tersebut langsung ditolak oleh Frans.
Dari hasil KMB tersebut, lahirlah keputusan tentang pengakuan kedaulatan oleh keputusan mengenai pengakuan kedaulatan oleh Belanda terhadap seluruh wilayah NKRI, namun Belanda menunda penyerahan Papua kepada Indonesia hingga setahun kemudian. Akan tetapi, setelah setahun berjalan, Belanda tetap berusaha keras melanggengkan politik kolonialnya di Papua.
Berbagai jalur diplomasi pun terus dilakukan Pemerintah Indonesia, namun Belanda semakin bersikukuh mempertahankan kolonialisasinya terhadap Papua bahkan semakin terlihat keinginan Belanda menyiapkan “Negara Papua”.
Setelah melewati beberapa konfrontasi, pada 4 Agustus 1969 dilaksanakanlah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang pada saat itu Frans masih menjadi Gubernur Papua. Jelas Frans Kaisiepo sangat berperan dalam pelaksanaan Pepera tersebut.
Hasil dari dari Pepera tersebut adalah suara bulat dari masyarakat Papua adalah tetap bergabung dengan Indonesia. Pelaksanaan Pepera diawasi langsung oleh utusan Sekjen PBB (diplomat Bolivia, Fernando Ortiz Sanz selaku wakil PBB untuk Irian Barat) serta dihadiri oleh beberapa duta besar dari negara lain.
Melalui Resolusi No.2504 pada tanggal 19 November 1969, secara resmi Papua dinyatakan kembali ke dalam pangkuan NKRI. Tentulah Frans Kaisiepo sangat berjasa dalam perebutan kemerdekaan Irian (Papua) dari pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, pemerintah RI menganugerahi penghargaan Trikora dan Pepera kepada Frans Kaisiepo.
Sangat jelas bukan, bahwa Papua memang jelas bagian Indonesia sejak dahulu kala. Perjuangan para Pahlawan Nasional dari tanah Papua juga turut mewarnai penyatuan NKRI. Lah sekarang kok iya, penerusnya malah berkhianat terhadap jasa para pahlawannya?
Jelas tertulis diatas, bahwa keinginan mendirikan “Negara Papua” adalah keinginan Pemerintah Belanda, bukan keinginan dari para pahlawan yang berjuang mati-matian ingin memerdekakan wilayah Papua dari jajahan Belanda.
Sumber Artikel: Majalah Papua No. 02/Vol.I/Oktober-Desember 2012. Sumber Gambar: Berbagai Sumber
Admin @SejarahRI Twitter
No comments:
Post a Comment